SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI SELATAN THAILAND.

Setelah sebelumnya saya memposting makalah Sejarah Islam Asia Tenggara berjudul Sejarah dan Perkembangan Islam di Singapura, maka kali ini saya akan coba berbagi makalah SIAT lainnya yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Thailand Selatan, secara garis besar makalah Sejarah Islam Asia Tenggara ini berisikan :

Sejarah Masuknya Islam di Thailand Selatan

Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat muslim adalah wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kantong-kantong muslim di daerah Thailand Selatan ini diantaranya adalah propinsi Pattani, Yala, Satun, Narathiwat dan Songkhla. Di propinsi-propinsi tersebut, rata-rata dihuni oleh sekitar 70 – 80 persen muslim. Selain itu, umat muslim juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti di propinsi Pattalung, Krabi, dan Nakorn Srithammarat.

Pattani adalah salah satu wilayah Thailand yang pernah mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Pada abad ke-15, negeri ini menjadi sebuah negara Islam terbesar di Asia Tenggara dengan nama Kerajaan Islam Pattani Darussalam. Orang Arab menyebutnya Al Fathoni. Pattani jatuh ke tangan Thailand pada tahun 1785 setelah kerajaan Thailand mengirimkan intelijen untuk mencari rahasia kelemahan Pattani. Makar Thailand sangat licik sehingga akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan Pattani. Sultan Muhammad, raja Pattani gugur sebagai syahid di medan pertempuran.

Jumlah umat Islam di Thailand relatif kecil , yakni sekitar dua persen. Sumber lain menyebutkan ada sekitar sepuluh persen dari jumlah penduduk Thailand. Namun demikian mereka terus bertahan dan berusaha berda’wah, meski dalam serba keterbatasan. Dalam bidang ekonomi mereka jauh tertinggal oleh para pengusaha Cina yang beragama Budha. Demikian pula dalam bidang politik, pemerintahan Thailand yang didominasi penganut Budha sangat meminggirkan umat Islam. Salah satu kebijakan pemerintah Thailand yang merugikan umat Islam adalah pernah memerintahkan kepada umat Budha agar menyebar ke daerah selatan Thailand yang dihuni oleh umat Islam untuk mengimbangi dan menggembosi kiprah umat Islam. Dalih mereka adalah umat Islam dituduh sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah politik dan sosial. Suatu dalih yang terlalu dibuat-buat dan sama sekali tidak berdasar fakta.

Budaya masyarakat muslim Thailand sangat kental dengan budaya Melayu, karena memang rumpun Melayulah yang paling menonjol dalam perjalanan panjang sejarah muslim Thailand sejak abad ke-13. Selain itu, secara geografis, letak Thailand di bagian selatan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Mata pencaharian sebagian besar muslim Thailand adalah nelayan dan petani. Laut adalah merupakan harta karun bagi mereka. Kesederhanaan dan kejujuran mereka menjadi modal utama untuk bisa menciptakan kehidupan yang tenteram dan bahagia.

Fenomena religius tradisional masih bisa disaksikan di sudut-sudut dusun. Misalnya, saat kembali pulang kerja dari laut, kebiasaan mereka adalah membaca Al Qur’an di rumah bersama keluarga. Mereka taat beribadah. Setiap kali adzan berkumandang, segera mereka bergegas menuju masjid. Kostum sarung dan sorban merupakan pakaian keseharian mereka. Rumah-rumah panggung, bilik bambu adalah wajah kesederhanaan mereka. Di sana terbangun suatu komunitas religius bagaikan sebuah perkampungan pesantren. Dalam bidang pendidikan, anak–anak muslim memiliki dua sekolah. Sehari-hari mereka belajar di sekolah pemerintah sekuler Thailand dan setiap pekan mereka belajar membaca dan memahami Al Qur’an di sekolah Islam dibimbing oleh para orang tua.

Latar belakang sejarah wilayah selatan Thailand yang mayoritas muslim sangat berbeda dengan wilayah utara (Siam) yang mayoritas Budha. Pattani misalnya, negeri ini tidak merasa menjadi bagian dari Siam, karena baik secara ideologi, budaya, maupun agama jelas tidak sama. Mereka dipaksa oleh pemerintah untuk menyatu dalam sebuah negeri Budha tanpa mendapatkan kompensasai yang layak, bahkan sampai dipasung kebebasannya untuk melaksanakan ajaran agama Budha. Tentu saja, hal ini menyebabkan keinginan masyarakat muslim di wilayah selatan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Thailand. Sementara pemerintah Thailand menghadapinya dengan tindak kekerasan.

Perkembangan selanjutnya, nama Pattani telah menjadi sebutan bagi seluruh wilayah muslim di Thailand selatan, tidak lagi menjadi sebuatan sebuah propinsi di Thailand. Pattani telah menjadi lambang perjuangan umat Islam. Di negeri ini, berdiri sebuah mesjid yang menjadi lambang Islam, yaitu Masjid Pintu Gerbang atau disebut juga Masjid Kerisek. Masjid ini di berada depan pintu gerbang Istana Negara dengan lebar 15,10 meter, panjang 29,60 meter dan tinggi 6,5 meter. Tentara Thailand pernah membakar masjid bersejarah ini sebanyak tiga kali, namun hingga sekarang masih bisa bertahan. Masjid Pintu Gerbang ini menjadi penghulu masjid-masjid lainnya di Thailand selatan yang jumlahnya sekitar 1.395 (tahun 1987).

Pada tahun 1935 masjid Pintu Gerbang diangkat menjadi situs negara dan dilarang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Tentu saja umat Islam tidak mau menerima keputusan pemerintah tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan, hingga demonstrasi besar-besaran pada tahun 1988 menuntut agar masjid lambang umat Islam tersebut diizinkan dijadikan tempat ibadah kembali. Hasilnya, pemerintah memutuskan bahwa masjid tersebut tetap menjadi situs negara, tetapi boleh dijadikan sebagai tempat ibadah.

Mesjid lain yang menjadi syiar Islam di Thailand adalah Masjid Shalahudin Al Ayubi dan Masjid Kulusei. Masjid Shalahudin Al Ayubi adalah sebuah masjid yang terletak di Nahofi. Arsitektur bangunan masjid ini memiliki kesamaan dengan masjid Madinah dengan dihiasi menara setinggi kira-kira 25 meter. Nama Shalahudin Al Ayubi diambil untuk mengenang kemenangan beliau sebagai panglima Islam dalam Perang Salib pada abad ke-12 M.

Sedangkan Masjid Kulusei adalah sebuah masjid yang menyimpan legenda. Masjid ini hingga sekarang pembangunannya tidak rampung, disebabkan adanya persengketaan antar keluarga dan antar suku yang cukup serius. Pada abad ke-16 M, masjid ini dibangun oleh seorang China Budha yang kemudian masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia pernah bernadzar bahwa jika dirinya masuk Islam, maka ia akan membangun sebuah masjid. Akhirnya, ia menjadi seorang muslim yang taat dan mulai membangun masjid yang dinadzarkannya. Akan tetapi, seorang adik perempuannya yang masih beragama Budha, sangat tidak senang melihat perubahan pada diri kakaknya. Sang adik kemudian melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana kakaknya. Hingga kemudian perseteruan adik-kakak tersebut berkembang menjadi perseteruan suku. Orang-orang China Budha di daerah tersebut terkena makar, sehingga merusak dan menghancurkan masjid tersebut. Hingga kini masjid Kulusei tinggal dinding-dinding rapuh tanpa atap.

Persengketaan antara penduduk muslim dan pemerintahan Thailand itu terus memanas hingga dekade 70-an. Pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan lainnya sering dialami oleh para aktivis Islam. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai organisasi yang berhaluan keras menuntut kemerdekaan Pattani, seperti Pattani United Liberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), dan Barisan Revolusi Nasional (BNP).

Akhir-akhir ini, situasi pertentangan Muslim dan pemerintah Budha Thailand mulai mereda. Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan sikap terhadap umat Islam dari selalu curiga dan menekan, menjadi lebih terbuka, bersamaan dengan perubahan iklim demokratisasi Thailand. Tindakan-tindakan kekerasan telah berkurang dan bahkan umat Islam telah diikutsertakan dalam pemilu dan juga menempatkan wakilnya secara proporsional di parlemen.

Namun, pertentangan masih tetap ada, karena selalu saja ada perbedaan cara pandang antara kedua pihak. Organisasi-organisasi Islam masih tetap ada. Sayangnya, di antara mereka terdapat pengelompokan yang menyebabkan terhambatnya perjuangan Islam di Thailand. Kelompok modernis memiliki cara perjuangan yang berbeda dengan kalangan tradisional. Demikian pula kelompok yang berada di antara keduanya. Memang  jalan perjuangan yang terbentang selalu ditaburi oleh “duri-duri”. Thailand Selatan adalah salah satu sudut dunia Islam yang mencoba mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dengan menghalau segala “duri-duri” yang menghadang.

Perkembangan Islam di Thailand Selatan

Melayu Pattani atau yang acapkali disebut Pattani, merupakan satu dari sekian banyak kelompok etnik Melayu di Asia Tenggara. Kelompok sosial ini bermukim di Tanah Genting Kra, Provinsi Pattani, Thailand Selatan (Pantai Teluk Thailand). Pattani juga merupakan salah satu nama dari empat provinsi di Thailand bagian selatan yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam atau sekitar 80% muslim. Di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia bagian utara, Semenanjung Malaka, region Asia Tenggara. Sementara di bagian utara dan barat, provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Yala (Jala) dan Narathiwat (Menara) di mana kedua provinsi ini pada masa lalu merupakan bagian dari Tanah Genting Kra atau Pattani Raya.

Dalam prosentasenya, penduduk muslim di Negeri Gajah Putih hanya sekitar 5,5% dari keseluruhan warga negara yang mayoritas beragama Buddha (Asian Survey, Mei 1998). Dari 5,5% ini hampir seluruhnya orang Melayu Pattani yang bermukim di Provinsi Pattani. Fakta kuantitatif tersebut menyebabkan mereka terpinggirkan secara sosial dan politik, serta menjadikannya sebagai sukubangsa minoritas di Thailand. Karena hal itu pula, hingga kini, masih saja muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap negara (penguasa) dari orang Pattani. Salah satunya ialah gerakan separatis masyarakat Pattani yang dikenal dengan dar al-Islam.

Dar al-Islam merupakan gerakan militan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari belenggu ketidakadilan dari pemerintahan Kerajaan Thai (bangsa Siam / Ayuthaya). Selain itu, buntut dari pelbagai persoalan di masa lalu yang tak kunjung usai juga menjadi motif gerakan ini untuk mendeklarasikan negara Islam. Hal ini senada dengan kondisi masyarakat Melayu Moro di Pulau Mindanao, Filipina bagian Selatan, di mana sama-sama berkeinginan untuk memisahkan dari cengkraman negara induknya, Filipina.

Bila menilik dari sejarahnya, sejak abad ke-11 M hingga tahun 1786, Kerajaan Pattani Raya merupakan sebuah kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, kira-kira luasnya setara dengan luas wilayah negara Thailand saat ini plus beberapa area yang kini termasuk teritori Malaysia Utara. Pada masa kejayaan Sriwijaya di Nusantara, Pattani dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang terdapat di daerah Semenanjung Melayu dan Sumatra sempat berada dalam kekuasaan imperium Sriwijaya. Dari abad ke-7 M hingga awal abad ke-13 M, Sriwijaya menguasai jalur pedagangan di Selat Malaka, dan menarik pajak dari para pedagang yang melintasi dan berdagang di kawasan itu.

Nama Pattani sesungguhnya baru muncul di sekitar abad ke-14 M. Sebelum itu, tanah Pattani adalah hak milik dari kerajaan yang bernama Langkasuka. Langkasuka merupakan salah satu dari puluhan kerajaan kuna di Asia Tenggara. Langkasuka berubah menjadi Pattani pada abad ke-14 karena berbagai hal yang sifatnya politik-ekonomi, terutama lantaran kerajaan ini berada di pusat perdagangan dan bertemunya para merkantil dari Asia dan Eropa (Syed Serajul Islam, 1998). Pedagang Arab mulai masuk sekitar abad ke-12, dan mencapai puncaknya di abad ke-15 melalui para pedagang Arab yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Pattani Raya.

Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi Kerajaan Pattani Raya tumbuh pesat. Oleh karenanya, interaksi semakin intens antara raja Pattani dan masyarakatnya dengan para pedagang yang berlabuh tadi, maka pada abad ke-15 raja Pattani mendeklarasikan bahwa dirinya—yang juga diikuti masyarakatnya—memeluk Islam. Sejak itu, Pattani dikenal sebagai masyarakat berbasis Islam dengan corak budaya, organisasi sosial masyarakatnya, dan institusi pemerintahan yang tentu berlainan dengan model Kerajaan Langkasuka yang berkiblat pada Hindu-Buddha.

Namun, setelah berperang selama hampir setengah abad (dari tahun 1785—1826 M), memasuki abad ke-19 akhirnya Pattani dikalahkan kembali oleh Siam (Ayuthaya). Hal ini didukung oleh pemerintah kolonial Inggris yang pada tahun 1826 M mengakui kekuasaan Siam atas Pattani. Pada tahun 1902 M, Kerajaan Siam memberlakukan kebijakan Thesaphiban yang menghapus seluruh sistem pemerintahan kesultanan Melayu di Pattani. Sejak saat itu, Kerajaan Pattani semakin lemah dan tertekan.

Di awal abad ke-20, ketika Perang Dunia II meletus, bangsa Siam berpihak pada Jepang untuk menentang kependudukan Inggris. Sementara itu, Tengku Mahmud Muhyiddin, salah seorang putera mantan raja Pattani, berdinas dalam ketentaraan Inggris dengan pangkat mayor. Ia kemudian membujuk penguasa kolonial Inggris yang berkantor di India agar mengambil alih Pattani dan menggabungkannya dengan Semenanjung Melayu. Pada 1 November 1945, sekumpulan tokoh Pattani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil menyampaikan petisi pada Inggris agar empat wilayah di daerah selatan Siam dibebaskan dari kekuasaan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung Melayu.

Dalam perkembangannya, ternyata Inggris tetap mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sebagai tolok ukur dalam mengambil keputusan. Dengan alasan tergantung pada pasokan beras dari Siam, maka kemudian Inggris memilih tetap mendukung pendudukan Siam atas Pattani. Pada tahun 1909 M, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian yang berisi pengakuan Inggris terhadap kekuasaan Siam di Pattani. Dalam perjanjian itu, dijelaskan secara tegas mengenai batas wilayah kerajaan Siam dan Semenanjung Melayu. Garis batas yang disepakati dalam perjanjian tersebut sekarang menjadi daerah batas Malaysia dan Thailand.

Dari semua itu, sejarah panjang rakyat Pattani kerap diwarnai dengan perang dan damai; dua keadaan ini datang silih berganti. Namun, apapun kondisinya, ternyata rakyat Pattani tetap memiliki kehidupan sosial budaya yang tidak jauh berbeda dengan kawasan Melayu lainnya. Di Pattani, ternyata juga berkembang berbagai pertunjukan dan permainan rakyat, seperti Makyong, mengarak burung, wayang kulit Melayu, dan seni musik nobat.

Bahkan, permainan tradisional masyarakat Siam, yaitu menora, juga digemari oleh masyarakat muslim Pattani. Dalam permainan menora, terdapat unsur ritual, nyanyian, tarian dan lakon. Berkaitan dengan alat-alat musik, yang berkembang luas di masyarakat adalah serunai, nafiri, dan rebab. Sebagai bangsa yang hidup di dalam kuasa bangsa Siam, di Pattani tetap muncul suatu perlawanan. Perlawanan tersebut terefleksi dalam nyanyian rakyat ketika menidurkan anak (lagu dodoi).

Minoritas Muslim Dan Konflik Di Thailand Selatan

Muslim di Tailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari Bangsa Patani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam Kerajaan Islam Patani.

Dinamika Penduduk Jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15 persen, dibandingkan penganut Buddha, sekitar 80 persen. Mayoritas Muslim tinggal di Selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk, khususnya di Patani, Yala dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak kerajaan Sri Vijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan.

Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732 (Kantor Statistik Nasional, Thailand, 2002). Mayoritas penduduk Muslim terdapat di empat provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, yaitu sekitar 71% di perkotaan, dan 86 % di pedesaan (YCCI, 2006: 34), sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19 %, minoritas, dan 76.6 % Buddha. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu, rata- rata 70 persen berada di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China, ada di tiga provinsi: Narathiwat, 0.3 %, Pattani, 1.0 %, dan Yala, 3.0 % (Sensus Penduduk, Thailand, 2000).

Songkhla adalah provinsi terbesar di Thailand Selatan, yang memiliki bandara internasional, dan sebagai pusat perdagangan di Selatan. Masyarakat Buddha etnis Thai kebanyakan tinggal di perkotaan. Meskipun mereka minoritas di Selatan, mereka termasuk kelompok ekonomi menengah, sebagai pegawai pemerintah dan atau pengusaha. Selama masa integrasi Pattani, istilah untuk keempat provinsi yang mayoritas Muslim, masyarakat Thai Buddhis mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena mereka selalu mendominasi sebagai pemimpin utama lembaga-lembaga pemerintah Thailand Selatan.
Sementara etnis minoritas lain, China kebanyakan juga tinggal di perkotaan sebagai pedagang. Kawasan ‘pecinan’ terbesar di Selatan adalah di Kabupaten Betong, Provinsi Yala. Sementara penduduk etnis Thai di pedesaan kehidupan ekonomi dan kedudukannya sama dengan kebanyakan Muslim, sebagai petani, nelayan atau pedagang kecil.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Narathiwat, Songkhla, Satun dan Yala, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara negara di Melayu utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia (Yusuf, 2006: 170).

Sejak penyatuan kelima negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian dari Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Buddis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh tentara Jenderal Luang Pibulsongkram, yang memimpin 1938-1944, Marshal Sarit Thanarat, 1958-1963 dan pemimpin jenderal lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Thaisasi – upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai- secara kuat di seluruh Thailand, termasuk wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan. Dua peristiwa yang mengenaskan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian semua pihak baik di Thailand maupun di luar Thailand.

Muslim di Tailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari Bangsa Patani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam Kerajaan Islam Patani. Kuatnya identitas lokal keislaman dan kemelayuan ini mendorong banyak intelektual Thailand untuk menggagas status otonomi Thailand Selatan, khususnya di tiga provinsi: Patani, Yala dan Narathiwat, atau dalam banyak istilah sejarah ketiga provinsi ini disebut Muslim Patani (Yusuf dan Schmidt, 2006).

Identitas ini sangat dekat dengan etnisitas Aceh yang tidak sekedar memiliki status Daerah Istimewa, tetapi otonomi khusus dengan peran dan hak lebih besar bagi pemerintah lokal atas kekayaan sumber daya alam. Otonomi luas barangkali solusi bagi Muslim Patani untuk menentukan arah ekonomi dan politik wilayahnya di bawah kekuasaan pemerintah pusat Thailand. Tetapi ide otonomi nampaknya belum menjadi agenda pemerintah pusat. Seandainya wacana dimunculkan kalangan intelektual, muncul banyak kekhawatiran atas sikap tanggapan yang tidak fair dan berlebihan bahwa otonomi bisa dijadikan jembatan menuju kemerdekaan.

Partai Demokrat – yang menekankan secara persatuan kuat negara Thailand – tidak berbuat banyak dalam perdamaian di Selatan, khususnya mendukung kepentingan Muslim. Kritik ini tentu penting diperhatikan oleh pihak politisi, yang memainkan isu Selatan untuk kepentingan mereka. Partai Thai Rak Thai yang dalam periode Thaksin memenangi parlemen secara sengaja meninggalkan Selatan dalam proses pembangunan dan modernisasi Thailand secara umum. Bahkan membiarkan kerusuhan di Selatan. Kerusuhan yang muncul dipelihara oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Di antara mereka adalah aparat pemerintah.

Berlanjutnya kerusuhan akan mendapatkan budget lebih besar bagi rehabilitasi dan pembangunan lainnya. Separatisme, Etnis atau Agama? Bagi masyarakat Indonesia, konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini adalah pertarungan antara Muslim Melayu dan Buddis Thai. Kata ‘Muslim’ dan ‘Buddhis’ mengarahkan pada kuatnya pengaruh agama dalam masing-masing masyarakat. Apabila dilihat lebih dekat, identitas Muslim Melayu di Selatan memang sangat kuat. Masyarakat khususnya di tiga provinsi: Pattani, Yala, dan Narathiwat identitas keislaman dan kemelayuan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat lebih welcome dengan orang Melayu daripada dengan etnis lain, terutama Thai.

Penggunaan bahasa Melayu menurut statistik nasional Thailand juga sangat kuat di tiga provinsi ini, di atas 70 %, dibandingkan dengan provinsi lain di Selatan: Satun dan Songkhla. Tetapi bahasa Melayu ‘dilarang’ digunakan sebagai bahasa resmi di perkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat atau acara resmi lainnya. Larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan ba hasa Melayu, karena bahasa ini memberi spirit identitas mereka, yang berbeda dengan mayoritas warga Thailand, yang berbahasa Thai dan Buddha.

Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 2000 orang meninggal berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh kelompok yang tidak dikenal, juga oleh pendekatan militer dan polisi terhadap Muslim. Pada April 2004, 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di Masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad 15, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada Khalifah Abbasiyah.

Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Takbai meninggal di perjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan di belakang. Dua peristiwa ini sangat membekas di hati Muslim, dan banyak pemuda dan masyarakat Muslim semakin menggiatkan penyerangan terhadap berbagai organ pemerintah maupun masyarakat Buddha. Reaksi Muslim selatan ini direspon negatif oleh pemerintah, dengan tetap memberlakukan darurat militer di kelima provinsi ini.

Peristiwa Takbai yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang menimbulkan reaksi paling keras dari milisi Muslim, yang kemudian membalas dengan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai, etnis China dan pendeta Buddha. Hampir setiap bulan sejak peristiwa 2004, terjadi korban dipihak tentara atau Buddha. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika Serikat yang menawarkan bantuan keamanan untuk mengatasi ‘gerilyawan’ dari Selatan.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Selatan. Kuatnya peran tentara di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan. Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa dinikmati bagi Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme –pro kebijakan pusat – menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi. Kehadiran masyarakat internasional, antara lain Nahdlatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah- kerajaan Thailand akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Dapat disimpulkan, tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungya gerakan ‘separatisme’ atau dalam istilah David Brown sebagai ‘separatisme etnis’ atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti-pemerintah. Bahkan beberapa di antara mereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan.